KEMENTERIAN AGAMA DIHAPUSKAN? (Jangan terjadi)

Innalillaahi wa inna ilaihi raajiun!

Pertama-tama saya berdoa semoga issue yang sedang meluas dan santer tentang akan dihapuskannya Kemeterian Agama kemudian diganti dengan Kementerian Wakaf, Haji dan Zakat ini bukanlah sebuah kisah nyata yang sedang atau akan terjadi di negeri ini seperti dilansir laman salam online. Tentu saja ini menyakitkan, bukan saja untuk ummat Islam Indonesia, melainkan juga ummat-ummat beragama lain yang ada di Indonesia.

Kementerian AgamaFakta, bahwa keagamaan mestinya bukan hanya urusan wakaf, haji dan zakat atau hal-hal yang berurusan dengan materi saja. Keagamaan juga erat berurusan dengan aqidah, keyakinan, kepercayaan dan spirit perjuangan hidup.

Oleh karenanya, sebelum menghapus kemeterian yang selayaknya menjadi jiwa bangsa ini (mengingat sila pertama dalam Pancasila pun adalah Ketuhanan Yang Maha Esa), ada baiknya Tim Perumus Kabinet pemerintahan yang akan datang membaca paparan berikut ini yang saya ambil dari catatan Prof. Dadan Wildan yang bersumber dari buku LINTASAN SEJARAH AGAMA-AGAMA DI INDONESIA. Oleh Sudirman, S.Ag.:

Di era pemerintah Hindia Belanda, mengingat mayoritas penduduk nusantara beragama islam maka pemerintah kolonial saja harus dengan terpaksa mereka mengatur dan mengawasi bidang agama demi menjaga keamanan dan ketertiban serta kepentingan rakyat, meskipun dalam kenyataannya kebijaksanaan Kolonial Belanda disesuaikan dengan kepentingan mereka sebagai negara kolonia.

Kebijaksanaan Pemerintah Hindia Belanda dalam mengelola masalah agama secara garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut:

(1) Pemerintah menjalin kemerdekaan setiap orang untuk memeluk agama menurut keyakinannya masing-masing dan ibadah diselenggarakan di rumah-rumah sepanjang tidak mengganggu ketertiban umum. Ibadah yang diselenggarakan di luar rumah harus mendapat izin. (2) Bagi golongan Nasrani dijamin hak hidup dan kedaulatan organisasi dan gereja, walaupun ada keharusan izin bagi guru agama, pendeta dan petugas misi/zending dalam melakukan pekerjaan di suatu daerah tertentu. (3) Bagi penduduk pribumi yang tidak memeluk agama Nasrani semua urusan agama diserahkan pelaksanaan dan pengawasannya kepada raja, bupati, dan kepala bumiputra lainnya. (4) Pelajaran agama tidak diberikan pada sekolah-sekolah negeri atau sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah otonom, tetapi dalam penjabarannya diatur dalam ordonantie 1905, yang kemudian diubah dengan Guru Ordonantie yang mengharuskan guru guru agama meminta izin atau memberitahu dalam memberikan pelajaran agama.

Kalau urusan agama di tingkat pusat saat ini ditangani satu departemen, di masa penjajahan Belanda urusan tersebut ditangani beberapa instansi. Misalnya, urusan peribadatan umum, terutama bagi golongan Nasrani, menjadi wewenang Departemen Pengajaran dan Ibadah. Urusan pengangkatan pejabat agama pribumi, urusan perkawinan, kemasjidan, haji dan lain-lain menjadi urusan Departemen Dalam Negeri melalui para Residen dan Kepala Pemerintahan Swapraja lain. Soal politik dan gerakan agama ditangani Kantoor der Adviseur voor Inlandsche en Mohammedansche Zaken, sedangkan soal Mahkamah Islam Tinggi menjadi wewenang Departemen Kehakiman.

Adapun pengurusan bidang agama di daerah, para raja, bupati dan kepala. pribumi lainnya melakukan tugasnya menurut tata cara dan kebiasaan yang berlaku, yaitu tata aturan masyarakat serta tata pemerintahan pribumi sejak pra Kolonial di mana bidang agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan. Sampai akhir masa penjajahan Belanda susunan dan tata pemerintahan di daerah di bawah tingkat keresidenan pada dasarnya masih merupakan bentuk-bentuk pribumi.

Pada masa pendudukan Jepang, aturan-aturan yang berhubungan dengan urusan keagamaan pada umumnya tidak banyak mengalami perubahan, selain penghapusan Kantoor der Adviseur voor Inlandsche en Mohammedansche Zaken. Sebagai gantinya Pemerintah Balatentara Jepang mendirikan Shumubu (Kantor Urusan Agama) yang menjadi bagian dari Gunsaikanbu (Gubemur), sedangkan di daerah-daerah didirikan Shumuka (Kantor Agama Daerah) sebagai bagian dari Pemerintah Karesidenan (Shu).
Pemerintah pendudukan Jepang mula-mula bermaksud menjadikan Shumubu sebagai pengganti Adviseur voor Inlandsche en Mokammedansche Zaken, dengan tugas (1) memberikan nasehat-nasehat dalam soal Islam, dan (2) menjalankan penyelidikan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan politik pergerakan-pergerakan Islam.
Dalam perkembangannya, lembaga ini tidak dapat sepenuhnya melaksanakan tugas tersebut karena politik dan perkembangan Perang Dunia II tidak menguntungkan Jepang, sehingga, bala tentara Jepang membutuhkan bantuan dari bangsa Indonesia dalam berperang menghadapi Sekutu.

Di masa pendudukan Jepang yang relatif singkat ini sejumlah tokoh agama pribumi mendapat kesempatan menduduki jabatan di Shumubu dan Shumuka, seperti Dr Husen Djajadiningrat dan K.H. Hasyim Asy’ari. Keduanya pernah menjadi kepala Shumubu. Dr. Abdul Karim. Amrullah, K.H. Abdul Kahar Muzakkir dan K.H. Mas Mansur sebagai penasehat. Ulama terkemuka yang pemah duduk di Shumuka, antara. lain, adalah K.H. Abu Dardiri sebagai kepala Shumuka Karesidenan Banyumas.

Kalau pada masa penjajahan Belanda urusan agama ditangani berbagai instansi atau kementerian, pada masa kemerdekaan masalah-masalah agama secara resmi diurus satu lembaga yaitu Departemen Agama. Keberadaan Departemen Agama dalam struktur pemerintah Republik Indonesia melalui proses panjang. Sebagai bagian dari pemerintah negara Republik Indonesia ; Departemen Agama (awalnya bernama Kementerian Agama) didirikan pada 3 Januari 1946. Dasar hukum pendirian ini adalah Penetapan Pemerintah tahun 1946 Nomor I/SD tertanggal 3 Januari 1946.

Apabila pada zaman penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang masalah-masalah Agama, terutama Islam, menjadi bagian dari pemerintahan penjajah, maka wajar dan dapat dipahami jika umat Islam pada masa kemerdekaan menuntut adanya lembaga yang secara khusus menangani masalah-masalah agama dalam bentuk Kementerian Agama.

Mohammad Yamin adalah orang yang mula-mula mengusulkan dalam salah satu sidang BPUPKI agar pemerintah Republik Indonesia, di samping mempunyai kementerian pada umumnya, seperti luar negeri, dalam negeri, keuangan, dan sebagainya, membentuk juga beberapa kementerian negara yang khusus. Salah satu kementerian yang diusulkannya ialah Kementerian Islamiyah, yang, katanya, memberi jaminan kepada umat Islam (masjid, langgar, surau, wakaf) yang di tanah Indonesia dapat dilihat dan dirasakan artinya dengan kesungguhan hati.

Tetapi meskipun beberapa usulnya tentang susunan negara bisa diterima dan menjadi bagian dan UUD 1945, usulnya tentang ini tidak begitu mendapat sambutan. Mungkin karena ketika ia mengajukan usul ini Jakarta Charter atau Piagam Jakarta dengan tujuh kata bertuah yang merupakan kompromi antara golongan Islam dan kebangsaan telah tercapai. Bukankah ucapan Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya telah mencakup semuanya? Hanya saja, setelah Proklamasi Kemerdekaan telah diucapkan dan konstitusi harus disyahkan dalam rapat yang diadakan pada tanggal 18 Agustus, atas usul Bung Hatta, yang didukung oleh beberapa tokoh Islam, PPKI mengganti tujuh kata bertuah itu, dengan Ketuhanan yang Maha Esa.

Dalam rapat tersebut, Latuharhary, seorang tokoh Kristen dari Maluku, mengusulkan kepada rapat agar masalah-masalah agama diurus Kementerian Pendidikan. Abdul Abbas, seorang wakil Islam dari Lampung, mendukung usul agar urusan agama ditangani Kementerian Pendidikan. Iwa. Kusumasumatri, seorang nasionalis dari Jawa Barat, setuju gagasan perlunya Kementerian Agama tetapi karena pemerintah itu sifatnya nasional, agama seharusnya tidak diurus kementerian khusus. Ia sependapat dengan pikiran Latuharhary. Ki Hadjar Dewantoro, tokoh pendidikan Taman Siswa, lebih suka urusan-urusan agama mejadi tugas Kementerian Dalam Negeri. Dengan penolakan beberapa tokoh penting ini, usul Kementerian Agama akhirnya ditolak. Hanya enam dari 27 Anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang setuju didirikannya Kementerian Agama.

Ketika Kabinet Presidential dibentuk di awal bulan September 1945, jabatan Menteri Agama belum diadakan. Demikian halnya, di bulan Nopember, ketika kabinet Presidential digantikan oleh kabinet parlementer, di bawah Perdana Menteri Sjahrir. Usulan pembentukan Kementerian Agama pertama kali diajukan kepada BP-KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) pada tanggal 11 Nopember 1946 oleh K.H. Abudardiri, K.H. Saleh Suaidy, dan M. Sukoso Wirjosaputro, yang semuanya merupakan anggota KNIP dari Karesidenan Banyumas. Usulan ini mendapat dukungan dari Mohammad Natsir, Muwardi, Marzuki Mahdi, dan Kartosudarmo yang semuanya juga merupakan anggota KNIP untuk kemudian memperoleh persetujuan BP-KNIP.

Kelihatannya, usulan tersebut kembali dikemukakan dalam sidang pleno BP-KNIP tanggal 25-28 Nopember 1945 bertempat di Fakultas Kedokteran UI Salemba. Wakil-wakil KNIP Daerah Karesidenan Banyumas dalam pemandangan umum atas keterangan pemerintah kembali mengusulkan, antara lain; Supaya dalam negara Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah hendaknya urusan agama hanya disambillalukan dalam tugas Kementerian Pendidikan, Pengajaran & Kebudayaan atau departemen-departemen lainnya, tetapi hendaknya diurus oleh suatu Kementerian Agama tersendiri.

Usul tersebut mendapat sambutan dan dikuatkan oleh tokoh-tokoh Islam yang hadir dalam sidang KNIP pada waktu itu. Tanpa pemungutan suara, Presiden Soekarno memberi isyarat kepada Wakil Presiden Mohamad Hatta, yang kemudian menyatakan, bahwa Adanya Kementerian Agama tersendiri mendapat perhatian pemerintah. Sebagai realisasi dari janji tersebut, pada 3 januari 1946 pemerintah mengeluarkan ketetapan NO.1/S.D. yang antara lain berbunyi: Presiden Republik Indonesia, Mengingat: Usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, memutuskan: Mengadakan Departemen Agama. Keputusan dan penetapan pemerintah ini dikumandangkan di udara oleh RRI ke seluruh dunia, dan disiarkan oleh pers dalam, dan luar negeri, dengan H. Rasjidi BA sebagai Menteri Agama yang pertama
Pembentukan Kementerian Agama segera menimbulkan kontroversi di antara berbagai pihak.

Kaum Muslimin umumnya memandang bahwa keberadaan Kementerian Agama merupakan suatu keharusan sejarah; Ia merupakan kelanjutan dari instansi yang bernama Shumubu (Kantor Urusan Agama) pada masa pendudukan Jepang, yang mengambil preseden dari Het Kantoor voor Inlandsche Zaken (Kantor untuk Urusan Pribumi Islam pada masa kolonial Belanda. Bahkan sebagian Muslim melacak eksistensi Kementerian Agama ini lebih jauh lagi, ke masa kerajaan-kerajaan Islam atau kesultanan, yang sebagiannya memang memiliki struktur dan fungsionaris yang menangani urusan-urusan keagamaan.
Tetapi argumen ini dibantah oleh dokumen resmi yang diterbitkan pemerintahan Soekano.

Dalam buku 20 Tahun Indonesia Merdeka, jilid VII, dinyatakan bahwa di zaman kolonial Belanda, soal-soal yang bertalian dengan urusan agama diurus terpencar-pencar dalam beberapa departemen. Sebagai contoh soal urusan haji, perkawinan, pengajaran agama diurus oleh Departement van Binnenland sche Zaken sic, atau Departemen urusan-urusan Dalam Negeri). Soal Mahkamah Islam Tinggi, Raad Agama (peradilan agama) serta penasihat Pengadilan Negeri diurus oleh Departement van justitie dan lain sebagainya. Kemudian di zaman penjajahan Jepang, urusan agama itu dipegang oleh Shumubu, sebagai bagian dari Gunseikanbu, sedang di daerah-daerah diurus oleh Shumuka sebagai bagian dari pemerintah keresidenan.

Oleh karena itu, keberadaan Departemen Agama adalah suatu departemen yang baru, yang tidak ada hubungannya dengan zaman penjajahan, karena ia dilahirkan seiring dengan Proklamasi Rakyat Indonesia menentang penjajahan itu. Ia ditampilkan ke tengah-tengah forum perjuangan oleh rakyat yang berjuang itu sendiri sebagai cermin jiwa dan kehendak aspirasi rakyat terbesar.

Terlepas dari masalah pengaitan eksistensi Kementerian Agama dengan kelembagaan semacamnya yang pemah ada di masa sebelumnya, beberapa pengamat berargumen bahwa pembentukan Kementerian Agama merupakan bagian dari strategi Sjahrir untuk mendapatkan dukungan bagi kabinetnya dari kaum Muslimin. Rosihan Anwar, tokoh sosialis Muslim, misalnya, menyatakan, pandangan ini berdasarkan pada pengakuan Sjahrir bahwa kaum Muslimin merupakan mayoritas penduduk Indonesia, yang secara alamiah wajar memerlukan Kementerian khusus untuk mengelola masalah-masalah keagamaan mereka

Pada pihak lain, sejumlah pemimpin Indonesia, terutama dari kalangan non-Muslim dan nasionalis, memandang Kementerian Agama merupakan konsesi yang terIalu besar dari Republik yang baru berdiri kepada kaum Muslimin. Mereka khawatir, bahwa Kementerian akan didominasi pejabat-pejabat Muslim dan, dengan demikian, akan lebih memprioritaskan urusan-urusan Islam daripada urusan agama-agama lainnya yang ada di Indonesia. Lebih jauh lagi, di antara mereka ada yang menuduh bahwa Kementerian Agama merupakan langkah pertama kaum Muslimin untuk mewujudkan negara Islam di Indonesia, setelah mereka gagal dalam sidang BPUPKI untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara.

Bentuk tipikal oposisi kalangan non Muslim terhadap eksistensi Kementerian Agama dapat terlihat dari pandangan JWM. Bakker, pemimpin Katolik yang bermukim di Indonesia. Sebagaimana dikutip Boland (1982:106-7), Bakker menyatakan, bahwa sejak semula Kementerian Agama merupakan kubu Islam dan batu loncatan untuk pembentukan sebuah negara Islam. Dia lebih lanjut menuduh, bahwa pada perkembangan awalnya kementerian ini bersikap defensif, tetapi ketika ia semakin kuat dan sadar akan kekuatannya, ia mulai melancarkan propaganda (Islam) melewati batas-batas yang pernah diduga Sjahrir sendiri; bagian propaganda dari Kementerian Agama menjadi sekuat negara itu sendiri.

Tuduhan ini tentu saja dijawab oleh para pemimpin Islam. Wahid Hasyim, pemimpin NU yang kemudian menjabat Menteri Agama pada 1950-1952 menyatakan, adalah pantas bagi Kementerian Agama untuk memberikan perhatian lebih besar kepada masalah-masalah Islam, karena jumlah penduduk Muslim jauh lebih banyak dibandingkan jumlah kaum non Muslim. Karena itu, ujarnya, tugas-tugas untuk pengelolaan masalah-masalah Islam dan kaum Mushmin tidak sama besarnya dengan penanganan masalah-masalah kaum non-Muslim. Jadi, perbedaan ini tidaklah didasarkan pada diskriminasi agama.

Wallahu a’lam bishshawab

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s