MENJADI ISLAM DAN BUKAN SEKULAR (Sebuah catatan)

Pemimpin Umum - Gungun Mulyawan

Gungun Mulyawan Nawari

INTERLUDE

Ketika saya mengikuti sebuah seminar yang diadakan BEM STAI PERSIS Bandung di Ciganitri, tanggal 9 Januari 2011 dengan tajuk “Seminar Politik PERSIS”, terbersit dalam pikiran saya bahwa saya akan masuk ke dalam sebuah ruangan yang megah sebagaimana biasa sebuah seminar diadakan, apalagi ini adalah sebuah seminar politik. Artinya, bahwa yang dibicarakan adalah sebuah diskusi, dialog yang memperbincangkan nasib sebuah bangsa, sehingga wajar kalau hadirin di sana juga adalah para ahli dan peminat politik (meskipun bukan politikus) yang biasanya bukan dari kalangan orang biasa-biasa. Tapi semua bayangan itu langsung lenyap ketika saya masuk ke dalam sebuah kelas sederhana tempat biasa dipergunakan untuk perkuliahan. Tak ada AC, accoustic yang baik atau apa yang disebut sebagai dekorasi yang baik. Bahkan saya tak bisa melihat poster besar di belakang pembicara untuk memberitahukan judul seminar tersebut. Semuanya sederhana saja, bahkan terlalu sederhana sampai-sampai saya harus merasa curiga bahwa seminar yang diadakan ini hanya semacam ujian mata kuliah seminar adik-adik mahasiswa STAIPI semester tiga atau lima.

Namun demikian, setidaknya saya dapat menangkap beberapa kesan dari dua pembicara seminar itu, yang pertama adalah bagaimana panitia menyusun pembicara agar bisa saling melengkapi satu sama lain. Pembicara pertama begitu bergelora memaparkan konsepsi politik dua tokoh MASYUMI, yaitu M. Natsir dan KH. M. Isa Anshary (dua tokoh ini dipertentangkan dalam sebuah makalah yang cukup provokatif dengan judul NATSIR VERSUS ISA ANSHARY: Perbedaan pandangan dan Sikap Politik Tentang Negara, yang dipaparkan oleh Pepen Irfan Fauzan) sementara pembicara satunya lagi berperan untuk melempangkan pembicaraan dan berusaha memperlihatkan bagaimana sikap politik PERSIS yang akan datang, bertitik tolak dari dua tokoh yang sama-sama pernah berguru kepada A. Hassan itu. Selanjutnya, dalam tulisan ini saya upayakan untuk menambah beberapa refferensi untuk mengupas lebih jauh pemikiran dua tokoh tersebut di atas.

M. Natsir dan KH. M. Isa Anshary adalah dua nama yang cukup kita akrabi meski pemikiran keduanya tentang negara tidak terlalu kita akrabi. Ada banyak hal yang menyebabkannya tapi yang lebih menonjol adalah karena buah pemikiran mereka tidak diperkenalkan kepada kita di sekolah-sekolah. Padahal dua tokoh tersebut adalah cerdik cendekiawan yang rajin menulis dan berpidato, berilmu dan beramal.

Dua tokoh ini adalah individu-individu yang gigih dan keras kepala dalam memperjuangkan eksistensi nilai-nilai Islam dan menentang faham sekularisme di dalam negara yang bernama Indonesia. Dalam sebuah perdebatan di dalam konstituante, M. Natsir menegaskan bahwa sekularisme adalah suatu cara hidup yang mengandung paham, tujuan dan sikap yang hanya berada pada batas keduniawian. M. Natsir berujar “seorang sekularis tidak mengakui adanya wahyu sebagai salah satu sumber kepercayaan dan pengetahuan. Ia (sekularis) menganggap bahwa kepercayaan dan nilai-nilai itu ditimbulkan oleh sejarah ataupun oleh bekas-bekas kehewanan manusia, semata-mata dan dipusatkan kepada kebahagiaan manusia dalam kehidupan sekarang belaka.” Selanjutnya, beliau menegaskan “Jika dibandingkan dengan sekularisme yang sebaik-baiknya pun, maka adalah agama masih dalam dan lebih dapat diterima akal. Setinggi-tingginya tujuan hidup bagi masyarakat dan perseorangan yang dapat diberikan sekularisme, tidak melebihi konsep dari apa yang disebut humannity (perikemanusiaan). Dan dia melanjutkan : ”Dimana sumber perikemanusiaan itu?”

Lalu bagaimana dengan Isa Anshary? Dalam kesempatan yang berbeda Isa Anshary berujar sbb: “Jikalau kita menjelajah perkembangan aliran pikiran dalam masyarakat kaum muslimin – juga di Indonesia – kita melihat ada tiga aliran cara berpikir dalam memahamkan persoalan agama. Pertama, aliran konservatif-reaksionerisme, aliran beku dan jumud, yang secara a priori menolak setiap faham dan keyakinan yang hendak merubah faham; kedua, aliran moderat-liberalisme, mengetahui mana yang sunnah dan mana yang bid’ah, mengetahui kesesatan bid’ah tetapi tidak aktif dan positif memberantas bid’ah; ketiga, aliran revolusioner-radikalisme, aliran yang hendak merubah masyarakat ini sampai ke akar-akarnya. Kaum Persatuan Islam adalah penganut aliran yang ketiga ini.”

Barangkali pernyataannya yang keras itulah yang menyebabkan dia dianggap sebagai orang yang tidak suka kompromi bahkan terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Dan dalam kaidah ilmu orientalist beliau dimasukkan sebagai seorang figur fundamentalis.

Meskipun kedua tokoh yang kita bicarakan ini berpandangan sama bahwa keyakinan Islam itu harus diperjuangkan dan ditegakkan, serta memandang sekularisme sebagai musuh bersama. Namun mengenai Pancasila, keduanya saling berhadap-hadapan. M. Natsir memandang positif kepada Pancasila, sebagaimana terlihat pada pidatonya di hadapan The Pakistan Institute of World Affair tahun 1952, M. Natsir berujar “Pakistan adalah Negara Islam. Hal itu pasti, baik oleh kenyataan penduduknya maupun oleh gerak-gerik haluan negaranya. Dan saya nyatakan pula bahwa Indonesia juga adalah Negara Islam, meskipun tidak disebutkan dalam konstitusi bahwa Islam itu adalah agama Negara. Indonesia tidak memisahkan agama dari kenegaraan. Dengan tegas Indonesia menyatakan percaya kepada Tuhan Maha Esa jadi tiang pertama dalam Pancasila – kaedah yang lima – yang dianut sebagai dasar ruhani, dasar akhlak dan susila oleh negara dan bangsa Indonesia.”

Namun tidak demikian dengan Isa Anshary. Isa Anshary memandang Pancasila tidak boleh menjadi tujuan akhir, artinya umat Islam tidak boleh berleha-leha hanya karena butir Ketuhanan Yang Maha Esa sudah terakomodir dalam sila pertama dalam Pancasila. Oleh sikapnya yang radikal revolusioner, Isa Anshary meyakini bahwa perjuangan kemerdekaan tidak akan lengkap dan revolusi tidak akan berakhir sampai bentuk kontrol Islam terhadap negara dapat terbangun. Isa Anshary berujar: “sebelas tahun kita berPancasila, nasib agama kita masih seperti sediakala, tiada berubah. Mempertahankan dan menerima Pancasila sebagai dasar negara, mempertahankan dan menerima Pancasila sebagai asas kehidupan kenegaraan berarti tidak membawa maju dan laju Islam sebagai undang-undang hidup yang menghidupkan. Bukan ideologi Pancasila, bukan hukum Pancasila, bukan negara Pancasila yang wajib kita tegakkan, tapi ideologi Islam, hukum Islam, negara Islam. Hukum Islam harus tegak, ideologi Islam harus menang.”

Bagaimanapun, polemik pemikiran dari kedua tokoh ini harus kita pandang sebagai konteks sejarah. Artinya, konteks sejarah masa lalu pasti tidak sama dengan konteks sejarah hari ini. Kita harus mendudukan dua arus pemikiran itu kepada zamannya, dimana ketika itu Indonesia setidaknya berada pada atau diperebutkan oleh tiga arus pemikiran besar, yaitu Islam, sekularisme dan komunisme. Kita juga harus ingat bahwa pada PEMILU 1955, MASYUMI hanya dapat menduduki peringkat kedua setelah PNI, dan berturut-turut setelahnya adalah Partai NU (PNU) di peringkat ketiga dan Partai Komunis Indonesia (PKI) di peringkat keempat.

Kekokohan sikap Isa Anshary dan pertentangannya dengan M. Natsir itu harus kita pandang sebagai sikap kehati-hatiannya agar MASYUMI tidak jatuh sebagai partai opportunist kompromistis dan melakukan bargaining politik dengan partai-partai yang tidak sehaluan dengan Islam sehingga memperpanjang jalan yang harus ditempuh dari tujuan menegakkan agama Allah.

PERJALANAN PANCASILA

pancasilaMembaca bagaimana Pancasila dapat berdiri tegak di negara tercinta ini, haruslah saya katakan bahwa kita, ummat Islam, telah berkorban lebih daripada yang sewajarnya. Mari kita catat sedikit perjalanan Pancasila itu. Perjalanan Pancasila ini tidaklah serta merta. Dia mengalami lika-liku yang berkelok jauh hari sebelum kemerdekaan negeri ini dapat diproklamirkan. Tak ada tempat yang cukup untuk itu dalam tulisan ini, tapi dapat juga dikatakan kalaulah dia telah digodok oleh Soekarno, M. Yamin dan teman-teman mereka jauh hari sebelum mereka bergabung ke dalam Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan) yang dibentuk Pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945 yang kemudian mencapai modus viviendi antara para nasionalis Islami pada satu pihak, dan para nasionalis sekular di lain pihak, yaitu satu rumusan untuk Preambul Undang-undang Dasar yang kemudian dikenal sebagai “Piagam Jakarta”. Dan rumusan “Piagam Jakarta” ini telah mendapatkan persetujuan yang bulat dalam Panitia Sembilan.

Tanggal 14 Agustus 1945 bom atom dijatuhkan oleh Amerika Serikat di Nagasaki dan Hiroshima. Tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno dan Hatta, atas nama Bangsa Indonesia memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia. Keesokan harinya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk 7 Agustus 1945 dipimpin oleh Soekarno-Hatta mengadakan musyawarah. Pertemuan pertama Panitia Persiapan ini direncanakan dalam agenda jam 09.30, akan tetapi belum juga dimulai sampai jam 11.30. Apa yang terjadi dalam dua jam itu ternyata sesuatu yang amat penting bagi sejarah konstitusi Indonesia. Semula, Panitia Persiapan ini beranggotakan dua puluh orang, termasuk ketua dan wakil ketua. Kemudian atas saran Soekarno, enam anggota baru ditambahkan, antara lain Kasman Singodimedjo. Dalam pidato pembukaannya Soekarno menekankan arti historis saat ini, dan mendesak agar Panitia Persiapan tidak bertele-tele dalam masalah detail, tetapi memusatkan perhatian mereka hanya pada garis besar saja. Agenda pagi itu terbatas hanya untuk membicarakan beberapa perubahan penting dalam Pembukaan dan batang tubuh Undang-undang Dasar. Hatta dipersilahkan menyampaikan empat usul perubahan, diantaranya:

  1. Kata “Mukaddimah” diganti dengan kata “Pembukaan”.
  2. Dalam Preambul (Piagam Jakarta), anak kalimat “berdasarkan kepada Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”, diubah menjadi “berdasar atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa”.
  3. Pasal 6 ayat 1, “Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam”, kata-kata “dan beragama Islam” dicoret.
  4. Sejalan dengan perubahan yang kedua di atas, maka pasal 29 ayat 1 menjadi “Negara berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa”, sebagai pengganti “Negara berdasarkan kepada Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. ((Yamin, Naskah, hlm. I, 400-410, Lihat pula Ahmad Sanusi, Islam, Revolusi, dan Masyarakat, Bandung, 1965 hlm 27) dikutip dari Almanak Alam Islami hlm. 351-352).

Soekarno menambahkan bahwa Undang-undang Dasar yang dibuat ini adalah Undang-undang sementara, Revolutiegrondwet. Nanti kalau kita telah bernegara di dalam suasana tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Perwakilan Rakyat yang dapat membuat undang-undang dasar yang lebih lengkap dan sempurna. Maka diamninilah perubahan yang penuh teka-teki itu.

Tahun 1956 tanggal 10 November, sebelas tahun setelah kemerdekaan Republik ini, Soekarno melantik Konstituante sebagai hasil dari PEMILU tanggal 15 Desember 1955 dimana Partai-partai Islam meraih 230 kusri; sementara partai-partai lainnya (Nasionalis, Protestan, Katolik, Sosialis, dan Komunis) mendapat 286 kursi.

Pada sidangnya yang ketiga yakni Rapat Pleno ke-59 tanggal 11 November 1957 (setahun setelah Majelis ini dilantik), Majelis Konstituante telah membentuk Panitia Perumus Dasar Negara, yang terdiri atas 18 orang anggota yang mewakili semua kelompok dalam Majelis. George Mc. Turnan Kahin pada 1978 menulis: “Mengenai peranan Natsir dalam pekerjaan Konstituante, tampaknya bagi saya ia telah menyelesaikan lebih daripada apa yang pada umumnya telah diakui. Di tengah-tengah adanya satu kecurigaan keras pada partai-partai non-Islam, maka Natsir, Prawoto Mangkusasmito, Osman Raliby, dan pemimpin-peminpin progressif Masyumi lainnya pada akhirnya telah bergerak jauh dalam menyesuaikan kedudukan partai mereka dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam perwakilan politik di Konstituante. Menjelang akhir kelihatannya seolah-olah telah cukup ditemukan tempat berpijak bersama yang cukup baik bagi kompromi-kompromi terakhir yang seyogyanya dapat menghasilkan satu undang-undang dasar yang cocok dengan keadilan sosial dan politik Indonesia (Dalam Almanak Alam Islami hlm. 354). Dan lagi-lagi tangan Soekarno melakukan intervensi. Tiba-tiba saja, satu hari setelah rapat pleno terakhir Panitia Persiapan Konstitusi, Kabinet memutuskan secara bulat untuk melaksanakan Demokrasi Terpimpin dalam rangka “kembali ke Undang-undang Dasar 1945”. Itu artinya Soekarno bersama rezimnya menutup jalan untuk bisa mengganti Pancasila dengan dasar negara yang lain atau mengembalikan Piagam Jakarta sebagai undang-undang dasar.

KONKLUSI

Manakah yang lebih penting bagi kita hari ini? Kompromi kepada Pancasila atau tidak, Negara semi sekular atau Negara Islam, essensi mendahului eksistensi atau eksistensi mendahului essensi? Semuanya mengandung konsekwensi dan eksesnya masing-masing. Jika mengambil jalan yang kedua, yaitu tidak berkompromi dengan Pancasila, Negara Islam dan Eksistensi mendahului essensi dapat dikatakan bahwa kita mendapati tanjakan yang curam dan terjal, atau kita dapat dipastikan mendapat pertentangan bukan saja dari luar Islam melainkan dari orang-orang yang mengatakan diri sebagai beragama Islam. Tapi jika pun kita mengambil jalan yang pertama, melakukan kompromi kepada Pancasila, negara semi sekular dan essensi mendahului eksistensi, jalan kita bukan berarti lempang. Jika pun lempang, kita dapat melihat tujuan yang sangat panjang dan bisa jadi seiring berjalannya waktu dia akan terus menjauh dari pandangan mata kita.

Jika pandangan Natsir terhadap Pancasila adalah sebuah tesis maka pandangan Isa Ansary terhadap Pancasila adalah antitesis. Keduanya saling melengkapi. Saya kira terlalu terburu-buru kalau kita melihat pertentangan kedua pandangan itu sebagai antagonisme yang saling menghanguskan satu sama lain. Mari kita dudukan kedua pemikiran mereka itu sebagai tesis dan antitesis sehingga dari keduanya kita dapat mengambil sintesa, manfaat yang berlimpah.

Dari Natsir, kita dapat mengambil manfaat dari sikap kenegarawanannya, sikapM. Natsir mau mengambil jalan tengah, kemampuannya membaca situasi. Ijtihad politik Natsir tentang theistic democracy tentu mengandung konsekwensi, tapi itulah yang dapat dilakukan ketika itu dengan cara mempersatukan beberapa domain politik yang kelihatannya saling bertentangan. Bagaimanapun, bisa dikatakan bahwa demokrasi bukanlah milik Islam, dia datang dari kultur Yunani yang terus dikembangkan di barat. Demokrasi juga mengandung konsekwensi, dimana dia dapat menjauhkan nilai-nilai keislaman dan mendekatkan nilai-nilai-nilai sekularisme. Dalam sistem demokrasi yang meyakini bahwa suara rakyat adalah suara tuhan, maka rakyat bisa dipastikan akan memilih pemimpin sesuai dengan selera dan keinginan masing-masing. Jika rakyatnya pemabuk, maka yang dipilih adalah tukang mabuk. Jika penjudi, maka yang dipilh adalah juga penjudi. Jika pemadat, maka pemimpin yang dipilihnya juga adalah pemadat. Hampir dapat dipastikan, rakyat tidak akan memilih calon pemimpin yang akan menghalang-halangi selera dan kesukaannya. Jika kemudharatan dan penyakit masyarakat telah meruyak dan menjadi virus di setiap sel darah rakyat sebuah negara, hampir dapat dipastikan nilai-nilai Islam mendapat hambatan yang sangat berat untuk dapat melakukan perannya sebagai rahmatan lil alamiin.

Pemimpin yang satu dalam sistem demokrasi adalah juga mencerminkan rakyat yang banyak. Jika pemimpinnya loyo, lambat dan pengeluh, hampir dapat dipastikan rakyatnya juga adalah begitu. Konsekwensi dalam sistem demokrasi adalah jika rakyat tidak dapat dibina dan dikendalikan menurut aturan-aturan Allah SWT, maka dapat dipastikan jalan untuk kembali kepada jalan yang lurus itu akan semakin panjang. Maka, theistic democracy adalah sebuah utopia. Meskipun aneh namun dia adalah sebuah ijtihad politik yang tidak mungkin muncul di belahan dunia selain Indonesia. Ini melihat karakter bangsa Indonesia yang tidak sama dengan bangsa-bangsa berpenduduk Islam di belahan bumi yang lain. Setidaknya, melalui theistic democracy itu dapat dilihat bahwa Natsir memilih mengembangkan Islam dalam iklim negara yang damai daripada sibuk mempermasalahkan dasar negara di dalam negara yang penuh dengan kecamuk. Mungkin karena itulah selama hidupnya, Natsir menyibukkan diri untuk mengembangkan pendidikan Islam dalam pendirian sejumlah universitas islam di Indonesia.

KH. Isa AnsharyDari Isa Anshary kita akan mengambil manfaat. Saya tidak mau terjebak untuk mengikuti cara berpikir Pepen Irfan Fauzan yang memandang Isa Anshary sebagai rigid dan tekstual. Itu karena saya melihat, makalah yang dipaparkan adalah hanya berdasar pada polemik keberadaan Pancasila sebagai dasar negara. Dan sebagai catatan, lebih baik kita menjauhi terma fundamentalist untuk tokoh-tokoh Islam yang kita cintai. Sebab, terma fundamentalist seringkali dipergunakan penyerang Islam dengan maksud membunuh karakter orang yang disebut dengan terma itu. Fundamentalist, seringkali disifati sebagai kekolotan, kejumudan, romantisme abad pertengahan, anti kebaruan, anti modernitas, terrorist, kemarahan membabi-buta kepada barat dan lain sebagainya yang akan membuat kita sedikit nyinyir membicarakannya.

Jika membaca Mujahid Dawah karangan Isa Anshary, pada Bab VII Ideologi dan Strategi Da’wah, saya tidak melihat rigiditas dan tekstualitas Isa Anshary seperti apa yang dimaksud Pepen Irfan Fauzan. Isa Anshary berujar: “Perjuangan keyakinan harus berlandaskan ideologi yang jelas dan strategi dan taktik yang memungkinkan maju dan lajunya perjuangan keyakinan itu…Rumus idealisme perjuangan yang cerah dan penetapan strategi yang jelas dan tegas, menjadi pedoman berjuang dan pimpinan berjuang yang mencegah kita terapung di atas alamnya opportunisme dan avonturisme, penyakit petualangan yang bisa melumpuhkan kekuatan dan susunan berjuang. Perjuangan yang bermutu adalah jika para pejuang itu ke muka dengan idealisme perjuangan yang jelas dan strategi yang benar. Salah satu kelemahan dan kekurangan umat Islam adalah terletak di situ.” Selanjutnya Isa Anshary akan menolak rigiditas dan tekstualitas yang telah disematkan bersama namanya itu, masih dalam buku yang sama dan bab yang sama, Isa Anshary kembali berujar: “Kita perlu menafsirkan kembali persoalan perjuangan ini dengan kalimat-kalimat biasa. Tafsir yang dapat dipertanggungjawabkan ke Langit dan dapat pula diterima oleh Bumi tempat kita berpijak. Kita perlu membuat jembatan idealisme dengan realisme dunia yang nyata.”

Oleh karena itu, kita dapat yakin dan mengatakan kepada diri sendiri bahwa Islam dimanapun dapat berdiri tegak. Dilindungi ataupun tidak, Islam itu pasti dapat hidup. Disiram ataupun tidak oleh negara, Islam pasti dapat mengurus dirinya sendiri. Tapi kalau kita melakukan pembiaran itu, saya kira lebih baik kita mengambil cuti saja sebagai seorang muslim. Disanalah perlunya berpolitik.

Lalu bagaimana sikap politik PERSIS ke depan? Saya masih harus bersabar untuk mengatakan ke arah manakah PERSIS akan bertolak. Tapi akan saya pastikan bahwa PERSIS tetap menolak faham-faham politik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Harus diingat bahwa PERSIS adalah sebuah ORMAS keagamaan dan bukan sebuah ORPOL. Oleh karenanya, PERSIS memiliki keterbatasan untuk masuk ke dalam ranah politik praktis. Sebagai sebuah ORMAS, suara PERSIS akan sangat terbatas untuk didengar di dalam parlemen dan menentukan kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa.

Setidaknya, dengan posisinya sebagai ORMAS dan bukan ORPOL, PERSIS memiliki keleluasaan untuk mengembangkan teori-teori yang didapat dan dimilikinya ke dalam dirinya sendiri. Sebuah topi saya acungkan untuk upaya mengembangkan pendidikan politik bagi warga PERSIS dalam bentuk dirasah siyasah. Setidaknya dengan upaya ini memperlihatkan bahwa PERSIS tidak abai pada kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Dengan upaya ini memperlihatkan bahwa PERSIS tidak melakukan semacam sikap asketisme, mengasingkan diri, mengurung diri atau melarikan diri ke dalam gunung-gunung atau gua-gua seperti pernah dilakukan oleh kaum-kaum penganut tassawuf sufiisme. Tapi dengan upaya ini PERSIS berperan aktif untuk menjaga negara ini tetap berada pada rel yang telah ditentukan oleh ALLAH SWT. Ber-Islam itu bukan hanya melakukan ritus-ritus saja dan membiarkan yang lainnya. Baiklah saya sitir ucapan DR. Yusuf Al Qardawi berikut ini, “Sesungguhnya aqidah Islamiyah dengan segala rukun dan karakteristiknya adalah merupakan dasar yang kokoh untuk membangun masyarakat yang kuat, karena itu bangunan yang tidak tegak di atas aqidah Islamiyah maka sama dengan membangun di atas pasir yang mudah runtuh. Lebih buruk dari itu apabila bangunan yang mengaku Islam, ternyata berdiri di atas fondasi selain aqidah Islam, meskipun telah ditulis di papan nama dengan nama Islam, maka sesungguhnya itu merupakan pemalsuan di dalam materi dasar bangunan yang tidak menutup kemungkinan bangunan itu akan berakibat ambruk seluruhnya dan menimpa orang-orang yang ada di dalamnya.”

Hasan bin Ahmad 1Sebagai tambahan, ada baiknya kalau di masa depan PEMUDA PERSIS KATAPANG memiliki niat untuk mengadakan seminar serupa, untuk memperkenalkan berbagai pemikiran politik yang ada di dalam lingkungan PERSIS ke depan khalayak banyak. Mencontoh seminar yang telah dilakukan di atas, kita mungkin bisa menambahkan pemikiran politik Soekarno, seseorang yang pernah dekat dan melakukan dialog dengan A. Hassan untuk mencari bagaimana sesungguhnya pemikiran politik A. Hassan sendiri.

Wallahu a’lam bishshawab.

SIB, 26 Januari 2011.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s